RIAU.SIBERINDO.CO – Tantangan pemimpin sektor publik saat ini tidak lagi cukup dijawab dengan kemampuan mengelola organisasi dan menuntaskan program. Di tengah perkembangan teknologi, perubahan iklim, risiko bencana, keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat, pemimpin dituntut mampu bekerja melampaui sekat organisasi, mengambil keputusan secara tepat, menjaga integritas, dan memastikan setiap kebijakan maupun program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Semangat tersebut menandai berakhirnya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VI Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah IV Bandung bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
PKN Tingkat II Angkatan VI diikuti 29 peserta dari Kementerian PU dan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta LAN. Keberagaman peserta menjadi ruang untuk membangun perspektif dan jejaring kepemimpinan lintas institusi.
Selama 107 hari sejak dibuka pada 23 April hingga ditutup pada 3 September 2026, peserta menjalani rangkaian pembelajaran dengan metode blended learning yang memadukan pembelajaran mandiri, daring, dan tatap muka. Pelatihan mengusung tema “Penguatan Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif dalam Transformasi Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan, Berdampak, dan Tangguh Bencana untuk Mendukung Resiliensi Nasional.”
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa kompleksitas pembangunan tidak dapat diselesaikan melalui cara kerja sektoral. PKN Tingkat II karena itu diarahkan untuk membentuk pemimpin yang mampu membaca perubahan, merumuskan kebijakan strategis, membangun kolaborasi, mengelola risiko, serta menggerakkan sumber daya untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan Saudara tidak diukur hanya dari kemampuan menyelesaikan proyek perubahan, namun sejauh mana perubahan tersebut mampu memperbaiki tata kelola, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Apri.
Senada dengan hal tersebut, Kepala LAN yang diwakili Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, mengingatkan bahwa kelulusan bukanlah garis akhir. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan proyek perubahan tidak berhenti sebagai inovasi personal, tetapi berkembang menjadi kapasitas institusional yang tertanam dalam proses bisnis, indikator kinerja, tata kelola anggaran, sistem digital, mekanisme evaluasi, dan budaya kerja organisasi.
“Pemimpin strategis bukan hanya pencetus gagasan. Pemimpin strategis adalah penjaga keberlanjutan perubahan,” tegas Agus.
Pembelajaran yang Diterjemahkan Menjadi Perubahan
Pembelajaran juga membawa peserta keluar dari ruang kelas melalui Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat. Dari proses tersebut, peserta menghasilkan dua policy brief yang diseminarkan pada 2 September 2026, yakni “Penguatan Kemanfaatan Infrastruktur Strategis bagi Wilayah Lokasi Proyek” dan “Revolusi Tata Kelola: Menghapus Paradigma Reaktif Demi Resiliensi dan Daya Saing Global.”
Selain policy brief, seluruh peserta mengimplementasikan proyek perubahan sebagai aktualisasi kompetensi mereka sebagai pemimpin perubahan di instansi masing-masing. Proyek tersebut telah diseminarkan pada 1 September 2026 dan menjadi salah satu instrumen untuk menerjemahkan pembelajaran kepemimpinan ke dalam solusi terhadap persoalan nyata organisasi.
Lima peserta dengan capaian tertinggi adalah Wawan Yunarwanto, Andie Pramudita Saidhidayat, Ni Komang Rasminiati, Ali Rachmadi, dan Dicki Rinaldi. Proyek perubahan mereka mengangkat beragam isu strategis, mulai dari pengawasan preventif risiko korupsi, akuntabilitas kinerja pembangunan infrastruktur, peningkatan kinerja jaringan jalan tol, ketahanan infrastruktur, hingga efisiensi dan ketepatan anggaran.
Secara keseluruhan, seluruh 29 peserta dinyatakan lulus. Satu peserta memperoleh predikat Sangat Memuaskan dan 28 peserta memperoleh predikat Memuaskan.
Integritas Tidak Hanya Diajarkan, tetapi Dirasakan
Mewakili peserta, Surjono dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan dan pelayanan yang diberikan BPSDM Kementerian PU. Ia menegaskan bahwa sejak awal hingga berakhirnya pelatihan tidak ada pungutan maupun biaya yang dibebankan kepada peserta, sementara kebutuhan penyelenggaraan dan pelayanan peserta telah difasilitasi dengan baik.
“Sejak saya masuk sampai dengan sekarang, tidak ada satu pun pungutan, tidak ada satu pun biaya. Pelayanan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Bagi kami, ini menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan dan praktik baik ini tentu akan kami ceritakan kepada rekan-rekan di instansi kami,” ungkap Surjono.
Menurutnya, perhatian terhadap peserta bahkan diberikan hingga pada hal-hal kecil, didukung jadwal yang tertata, pendampingan yang responsif, serta panitia, coach, dan jajaran pimpinan yang ramah dan berinteraksi tanpa sekat jabatan. Ia berharap kualitas dan integritas penyelenggaraan tersebut terus dipertahankan sekaligus mengajak seluruh peserta menjaga silaturahmi dan jejaring yang telah terbangun selama pelatihan.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PU, Rudy Ridwan Effendi, dalam laporan penyelenggaraan turut mengapresiasi para fasilitator, coach, mentor, penyelenggara, serta seluruh pihak yang telah mendampingi peserta. Para alumni diharapkan terus berkarya dan berinovasi serta menjalankan perannya sebagai pemimpin strategis yang memberikan manfaat bagi instansi dan masyarakat.
Perubahan Sesungguhnya Dimulai Setelah Pelatihan
Apri mengingatkan para alumni untuk membawa pulang pengetahuan, pengalaman, jejaring, dan semangat perubahan sebagai energi untuk memperkuat kinerja organisasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Jadilah pemimpin yang adaptif dalam menghadapi perubahan, strategis dalam mengambil keputusan, kolaboratif dalam bekerja, inovatif dalam mencari solusi, dan berintegritas dalam menjalankan amanah serta mampu menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan tindakan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” pesan Apri.
Melalui PKN Tingkat II, BPSDM Kementerian PU tidak hanya mendorong peningkatan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dan jejaring kolaborasi lintas instansi. Ketika proyek perubahan mampu dilembagakan, jejaring berkembang menjadi kerja bersama, dan keberhasilan bergerak dari sekadar output menuju dampak, pengembangan kompetensi akan bermuara pada tujuan yang lebih besar: tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
