Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menegaskan komitmennya dalam menjadikan data BPS Riau sebagai fondasi utama perumusan kebijakan pembangunan. Melalui rilis data statistik terbaru, arah pembangunan Riau dipastikan semakin terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, Drs. H. Supriyadi, M.Si menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berbasis pada data yang akurat dan komprehensif.
“Bagi kami di Pemerintah Provinsi Riau, data BPS adalah dasar keputusan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia memaparkan, kondisi ekonomi Riau saat ini menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,79 persen dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional mencapai 5,08 persen. Capaian tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar keenam di Indonesia.
Namun demikian, Supriyadi menilai masih terdapat ruang perbaikan dalam struktur ekonomi daerah.
“Namun struktur ekonomi kita masih didominasi sektor primer dan perdagangan, yang menunjukkan nilai tambah belum optimal. Artinya kita tumbuh, tetapi belum cukup berkualitas. Kita besar, tetapi belum cukup kuat dalam hilirisasi,” jelasnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka di Riau masih berada di kisaran 4 persen lebih. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tingkat Pengangguran Terbuka berada di kisaran 4 persen lebih. Ini menunjukkan masih adanya mismatch antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja. Ini tidak bisa kita biarkan. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan, tetapi seberapa banyak rakyat yang bekerja dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, dari aspek sosial, tingkat kemiskinan di Riau tercatat sekitar 6,30 persen atau setara dengan 475 ribu jiwa. Gini rasio berada di angka 0,304 yang tergolong baik, meski kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan.
“IPM sudah mencapai 76,31, tetapi masih ada tantangan pada kualitas pendidikan. Artinya kita sudah baik, tetapi belum merata. Kita maju, tetapi belum inklusif sepenuhnya,” ungkap Supriyadi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh data tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
“Kalau kita tarik ke arah kebijakan, maka seluruh data ini harus kita letakkan dalam kerangka besar RPJMD 2025–2029. Artinya setiap angka hari ini harus kita jawab dengan program. Setiap masalah harus kita turunkan menjadi kebijakan konkret,” katanya.
Pemprov Riau pun telah menetapkan sejumlah target pembangunan menuju tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92–5,32 persen, penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,68–3,91 persen, penurunan kemiskinan ke kisaran 5,09–5,95 persen, serta menjaga gini rasio pada angka 0,294–0,302.
Dalam konteks tersebut, rilis data statistik yang dilakukan menjadi sangat strategis sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan ke depan.
“Di sinilah pentingnya rilis BPS hari ini. Data ini harus menjadi bahan evaluasi, dasar koreksi kebijakan, sekaligus pijakan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Supriyadi menegaskan, setiap data yang dihasilkan harus mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau hari ini data menunjukkan kita belum optimal, maka tugas kita bukan mencari alasan, tetapi mempercepat perbaikan. Karena bagi kami, setiap angka dalam statistik adalah wajah masyarakat Riau. Dan tugas pemerintah adalah memastikan angka-angka itu berubah menjadi kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.
Ia pun berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan data yang telah dirilis secara optimal dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui forum ini, saya berharap seluruh data yang dirilis hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi benar-benar kita pahami, kita dalami, dan kita tindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena dari data inilah kita bisa memastikan bahwa setiap program yang kita jalankan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pencapaian target pembangunan daerah,” tutupnya.
