PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi kembali menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota di Riau dan seluruh pihak terkait, agar penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau untuk mengutamakan pencegahan.
Hal ini disampaikan Gubri dalam acara rapat koordinasi (Rakor) dengan bupati/wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Riau terkait pengendalian Karhutla di Provinsi Riau secara virtual, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (11/4/2022).
‘’Minggu lalu kita sudah rapat masalah penanganan Karhutla bersama BNPB dan lainnya, Alhamdulillah kita diapresiasi penetapan status siaga Karhutla. Mohon pencegahan Karhutla selalu kita tekankan,’’ ucapnya.
Gubri menyampaikan, penanganan Karhutla dengan upaya pencegahan ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI terkait penanganan Karhutla. Yaitu pertama adalah upaya pencegahan melalui deteksi dini monitoring area rawan hotspot dan pemantauan kondisi harian di lapangan.
Kemudian, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai ke bawah, yang melibatkan Babinsa, kepala desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta mengajak tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberi edukasi terus-menerus kepada masyarakat.
Selanjutnya, dijelaskan Gubri, Presiden Jokowi meminta agar kepala daerah mencari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar, serta penataan ekosistem gambut dalam kawasan ideologi gambut harus terus dilanjutkan.
Berikutnya, jangan biarkan api membesar harus tanggap dan jangan terlambat penanganannya, karena jika api membesarkan sehingga sulit dikendalikan. ‘’Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera,’’ sebutnya.
Syamsuar melanjutkan, ada beberapa arahan penanganan Karhutla dari BNPB. Yaitu diminta kepada daerah prioritas rawan terjadinya Karhutla untuk tetap waspada Karhutla pada tahun 2022 ini.
Jelas Gubri, Kepala BNPB meminta gubernur sedini mungkin menetapkan siaga darurat bencana Karhutla, koordinasi dengan bupati/wali kota di wilayahnya untuk menyusun rencana operasi penanganan karhutla.
Kemudian, kiranya agar melibatkan komponen pentahelix yaitu lembaga usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan media, serta pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai tupoksinya.
‘’Daerah juga diminta agar dapat memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kemampuan sistem peringatan dini, sosialisasi dan patroli, dan melaksanakan pemadaman titik api sedini mungkin,’’ tutupnya.
Pada bagian lain, Gubri mengatakan Rakor ini juga sekaligus tindaklanjut penanganan Karhutla yang disampaikan Kepala BNPB beberapa waktu lalu, termasuk menyampaikan arahan dari Kemendagri, KLHK, dan lainnya.
‘’Hari ini kami melakukan rapat koordinasi antara satgas penanganan Karhutla di provinsi dan kabupaten/kota di Riau," ucapnya, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (11/4/2022).
Gubri Syamsuar mengungkapkan, setelah rapat ini agar daerah segera bersiap dalam penanganan Karhutla. Mulai dari pencegahan, kesiapan posko penanganan Karhutla,serta kesiapan bantuan dari BNPB, dan KLHK termasuk bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang akan disebarkan di titik tertentu. (adv)
