PEKANBARU – Praktisi Migas Aris Aruna mengkritisi sistem pengadaaan barang dan jasa di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang berakibat timbulnya sejumlah permasalahan.
“Bukan permasalahan persaingan bisnis tetapi sistem Tatakelola Supply Chain (Pengadaan Barang dan Jasa) yang belum tuntas, landasan hukum apa yang digunakan, sehingga muncul celah-celah negatif,” sebutnya kepada media siber ini, di Pekanbaru, Jumat (14/1/2022).
Dulu, ungkap Aris, waktu dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menggunakan Scheme Cost Recovery pengadaan barang dan jasa jelas dan terukur; diatur oleh SKK Migas dengan menerbitkan pedoman tata kelola yang disebut PTK 007.
Dan sekarang, imbuhnya, PT PHR WK Rokan dengan Scheme Gross Split diberikan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri dan juga ada pedoman yang diterbitkan oleh PHR WK Rokan. “Namun, ini belum jelas ukuran dan standar hukumnya,” tegas Aris Aruna.
Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) ini mengatakan, dana yang dikelola PHR WK Rokan adalah dana Pemerintah dan Pengusaha Jasa Penunjang, jadi perlu kepastian hukum dalam melakukan investasi.
“Pola penunjukan langsung (PL) oleh PHR WK Rokan kepada anak-cucu-cicit serta perusahaan yang berafiliasi, jelas membuat ekonomi Riau tidak tumbuh dan bergerak dan hight cost,” tegas Aris Aruna lagi.
Bahkan, tukasnya, setelah dilakukan Mirroring Kontrak dan Tatakelola Supply Chain terlihat tidak jelas ditambah semua element organisasi yang masuk dikasih harapan. “Dan, ini sangat berbahaya.”
Lapangan yang di-hand over oleh CPI sangatlah luas, dengan jumlah sumur yang belasan ribu, serta fasilitas pendukung yang sudah terintegrasi satu sama lainnya agar produksi tetap sustain. Tapi dengan tata cara kelola yang dilakukan saat ini sangat berpotensi produksi drop, ujarnya.
Dia menyatakan, pola drilling yang masif dan agresif bukan satu-satunya jalan untuk menaikkan atau mempertahankan produksi. Lantaran, seiring waktu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan, apakah masih tersedia untuk melakukan itu tanpa ada gesekan sosial?
Sebenarnya, saran Aris Aruna, ada enam langkah lain yang bisa dilakukan dan lebih sedikit gesekan sosialnya.
1. Optimalisasi Reservoir Facilities (EOR);
2. Optimalisasi Work Over (Bersih-bersih sumur yang belasan ribu jumlahnya);
3. Optimalisasi Production Facilities;
4. Optimalisasi Surface Facilities;
5. Optimalisasi Penggunaan Teknologi yang berbasis IT;
6. Optimalisasi penggunaan SDM yang sudah dilatih oleh CPI dengan biaya negara selama ini agar berkarya.
Kalau semua langkah di atas dilakukan, tuturnya, maka semua pihak akan senang termasuk Provinsi Riau dan Kabupaten Kota yang bersentuhan dengan Operasi.
Terakhir, yang lebih penting dan sangat bisa diakukan oleh PHR WK Rokan, pindahkan kembali proses pengadaan jasa dan barang serta invoice yang sekarang dilakukan di Jakarta ke Rumbai, Riau.
“Kalau ini dilakukan, hotel, rumah makan, penjual UMKM kembali ramai dikunjungi, dan ekonomi Riau pasti bergerak. Ayo, siapa yang kuat dan berani menyuarakan ini,” tutup Aris Aruna. (nb)
