PEKANBARU – Di tengah pandemi Covid-19, hari ini, 15 Februari 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau Tahun 2021.
Penetapan status Siaga Karhutla ini ditetapkan langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar dalam rapat koordinasi karhutla, dihadiri bupati/wali kota se-Provinsi Riau secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (15/2/2021).
Status Siaga Karhutla merujuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Provinsi Riau dan situasi terkini.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, status Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Riau, tetapkan,” ujar Gubri Syamsuar dalam acara yang dihadiri juga oleh Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI R Basar Manulang, dan Forkopimda Riau.
Menurutnya, baru Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis yang telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla, sementara Kabupaten Rokan Hilir masih dalam proses penetapan Status Siaga Darurat Siaga Karhutla.
“Di tengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang masih terjadi sekarang ini, potensi bencana lain masih mengancam di Provinsi Riau,” sebut orang nomor satu di Provinsi Riau.
Lantaran potensi gambut yang besar yaitu sekitar lebih kurang 54 persen dari total luas wilayahnya, Riau adalah Provinsi yang rawan bencana karhutla di Pulau Sumatera.
Lebih lanjut Gubri mengatakan, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar untuk penanggulangannya.
“Bencana karhutla dan kabut asap menimbulkan berbagai dampak mulai kesehatan dengan adanya ISPA dan pneumonia, dampak pendidikan karena sekolah diliburkan, dampak ekonomi, dan lainnya,” ungkapnya.
Pada 2020, Riau berhasil menekan terjadinya karhutla sampai 83,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, awal 2021 sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau.
Beberapa titik tersebut, bebernya, di Kabupaten Siak luas terbakar 33 hektare, Kabupaten Bengkalis 17,7 hektare, Kabupaten Rokan Hilir 5 hektare, dan Kota Dumai 0,01 hektare.
“Penanganan bencana karhutla membutuhkan sinergitas antara Pemerintah yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Polhut, Damkar, dan instansi lainnya, kelompok-kelompok masyarakat dan dunia usaha,’’ pungkas Gubri. (zon/riausatu.com)
