PEKANBARU – Masyarakat Pekanbaru mengungkapkan harapan besar terhadap Agung Nugroho, calon Wali Kota Pekanbaru, jika terpilih dalam pemilihan mendatang.
Isu yang paling mencolok adalah masalah parkir yang dinilai mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota ini.
Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia pendidikan dan pengalaman sebagai politisi, Agung Nugroho dianggap mampu membawa perubahan yang diharapkan.
Drs. H. Irwan Nasir, M.Si., mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Riau, menjadi salah satu suara yang mewakili harapan masyarakat.
Dalam perbincangan bersama wartawan, Irwan menegaskan pentingnya perhatian terhadap masalah parkir yang berlarut-larut di Pekanbaru.
“Parkir di Pekanbaru berlaku 24 jam tanpa jam operasional dan tanpa zonasi, yang secara tidak langsung mematikan UMKM. Kami berharap Agung Nugroho bisa mengatasi masalah ini jika diberi amanah oleh masyarakat,” ungkap Irwan, Senin (21/10/2024).
Kondisi parkir yang tidak teratur di Pekanbaru telah menjadi sorotan banyak pihak. Usaha kecil yang bergantung pada aksesibilitas pelanggan semakin tertekan oleh kebijakan parkir yang kurang mendukung.
Banyak pelaku UMKM mengeluhkan bahwa kebijakan saat ini membuat pelanggan enggan berkunjung, sehingga berdampak pada pendapatan mereka.
Dalam pandangan masyarakat, penataan parkir yang baik sangat penting untuk meningkatkan arus pengunjung ke pusat-pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.
Mereka berharap ada kebijakan yang menetapkan jam operasional untuk parkir, serta zonasi yang jelas agar tidak mengganggu usaha kecil di sekitarnya.
“Jika parkir dikelola dengan baik, pasti akan ada peningkatan jumlah pengunjung, dan ini akan berdampak positif pada UMKM,” jelas Randi seorang pengusaha lokal.
Agung Nugroho, sebelumnya menyatakan bahwa isu parkir merupakan salah satu fokus utama dalam program kerjanya. Agung berkomitmen untuk mengkaji kembali kebijakan yang ada dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
