Jawa Timur – Pemprov memastikan pemberlakuan larangan mudik selama masa Lebaran mendatang. Namun, kebijakan khusus diterapkan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) dan santri yang hendak pulang.
Pemprov memastikan bakal memfasilitasi kepulangan mereka saat memasuki masa libur Lebaran. Saat ini sejumlah persiapan untuk memantau kepulangan mereka sudah dilakukan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kebijakan khusus diberlakukan untuk para santri. Kegiatan belajar mereka libur selama masa Lebaran. Karena itu, kepulangan mereka perlu didampingi. Terutama ketika kebijakan pengetatan diberlakukan. ”Jangan sampai wali santri dan orang tua kesulitan,’’ ucapnya.
Di titik penjemputan, ada tim yang sudah menyambut mereka. Proses pemulangan tersebut menerapkan standar protokol kesehatan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya klaster pesantren seperti yang terjadi tahun lalu.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Zayadi mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung sejak Maret. Misalnya, pesantren di Sidogiri Salafiyah Safi’iyah dan pesantren besar lainnya. Proses pemulangannya dikoordinasi pesantren. ”Mereka pulang menggunakan bus hingga sampai titik penjemputan,’’ ucapnya.
Perlakuan khusus juga diterapkan untuk para PMI asal Jatim yang pulang. Pemprov memprediksi ada 14 ribu PMI yang datang ke Jatim. Mereka merupakan PMI yang kontraknya tidak diperpanjang dan PMI yang memang sudah waktunya pulang kampung. Jumlah tersebut naik drastis dibandingkan tahun lalu yang hanya 2.100 orang.
Kepulangan PMI itu bertahap. Diperkirakan, setiap hari ada 600 hingga 700 PMI yang kembali ke Jatim. Mereka akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Lalu, diantar sampai ke tempat tujuan. ”PMI merupakan kelompok yang berjuang di luar negeri, sudah sepatutnya mendapat perlakuan beda,’’ kata Khofifah, dilansir dari jambione.com grup siberindo.co.
Tokoh yang juga ketua PP Muslimat NU itu meminta tim pemprov, TNI, Polri, dishub, satgas Covid-19, serta BPBD menyiapkan rencana pemulangan itu. Standar protokol kesehatan mutlak diterapkan. Dengan begitu, pemulangan mereka tidak memunculkan klaster baru di daerah tujuan.
Selain itu, dalam proses pemulangan harus ada serah terima dengan pemerintah daerah. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah membentuk tim pelayanan PMI. Tugasnya, menangani jika terdapat PMI yang tempat tinggalnya tidak sesuai KTP.(*/cr1)
