BERDALIH sinergi antar BUMN, ternyata di era Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, hampir semua aktivitas operasi untuk meningkatkan produksi minyak Blok Rokan telah dilakukan proses penunjukan langsung (PL) oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina Holding. Begitu juga ke BUMN dan anak usaha BUMN lainnya.
Meski tema yang selalu dibangun sinergi sesama BUMN untuk Go Global, faktanya yang terlihat dan terjadi adalah malah Go Lokal. Yaitu dengan menggeser kontraktor lokal turun kelas, yang tadinya adalah Kontraktor Utama ke PT CPI, sekarang oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dirubah caranya menjadi Sub Kontraktor. Karena Kontraktor Utamanya sekarang adalah perusahaan-perusahaan dengan bendera BUMN beserta anak dan cucunya.
Karena hampir semua rencana pekerjaan investasi untuk pemboran 500 sumur di wilayah kerja Blok Rokan pada 2022 sesuai target produksi 180.000 BOPD, setidaknya 70 persen oleh PT PHR telah melakukan tunjuk langsung kepada PT PDSI, PT PDC, PT PGasol, dan PT Elnusa, tanpa melalui proses tender. Artinya, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka-mereka saja.
Jika asumsi nilai pekerjaan per sumur Rp10 miliar, maka ada potensi perputaran uang di Riau dari aktivitas PT PHR sekitar Rp5 triliun selama 2022 khusus investasi. Di luar kegiatan investasi, ada kegiatan operasi rutin untuk pemeliharaan 9.000 sumur produksi dan injeksi, termasuk pemeliharaan fasilitas produksi dan kebutuhan internal PHR lainnya. Jika ditotal bisa mencapai Rp7 triliun
Tetapi untuk perusahaan lokal tak lebih dari sekitar 30 persen bisa dinikmatinya melalui skema sub kontraktor dari anak cucu BUMN tersebut. Kondisi ini pun diperburuk dengan lamanya proses pembayaran ke perusahaan lokal yang menjadi sub kontraktor, karena hampir semua kontrak kerja adalah Back to Back Payment dari Kontraktor Utama ke PT. PHR.
Kontraktor Utama langsung memotong 10-20 persen dari nilai proyek ke para sub kontraktor, yaitu perusahaan swasta nasional dan lokal Riau, baik itu untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi migas.
Adapun pekerjaannya dibungkus dengan judul IPM (Integrited Project Management), tugasnya meliputi mulai pembuatan well pad, menyediakan alat berat, dan rig hingga pemboran. Kemudian ikut menyediakan lumpur pemboran, penyemenan sumur sampai dengan pemasangan well head hingga siap produksi.
Akibatnya, kontraktor-kontraktor lokal jasa-jasa migas yang dulunya puluhan tahun sudah bekerja di Blok Rokan selama dikelola oleh PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) bisa berkontrak langsung, tetapi sekarang harus menerima kenyataan lain.
Untuk bisa bertahan hidup terpaksa harus melalui PT PDC, PDSI, dan PGsol. Padahal, anak usaha BUMN ini sejak dulu pun tak pernah mendapat pekerjaan dari CPI.
Jika proses penunjukan melalui tender terbuka, dapat dipastikan anak cucu BUMN akan kalah bersaing dari kontraktor lokal yang puluhan tahun telah bekerja dengan baik dengan CPI.
Selain itu, ternyata anak usaha BUMN sebagai besar tidak memiliki SDM maupun infrastruktur lengkap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Akhirnya, terjadilah praktek jual beli pekerjaan hal yang marak berlangsung di Riau sekarang.
Gawatnya lagi, ada perusahan yang telah mendapatkan pekerjaan dari anak usaha BUMN tersebut, karena keterbatasan kemampuan finansial akibat karena lama menerima pembayaran dari anak cucu BUMN tersebut, terpaksalah menawarkan lagi pekerjaan yang sudah diperolehnya dari anak cucu BUMN tersebut kepada pihak lainnya, yaitu kepada perusahan lokal di Riau, sehingga mata rantainya semakin panjang dan diperkiraan target mengebor 500 sumur oleh PT PHR bisa tak tercapai.
Dampaknya, sekarang sudah muncul suara sumbang di kalangan kontraktor jasa migas lokal. Awalnya, mereka sudah bermimpi indah atas kehadiran PHR di Blok Rokan akan lebih baik daripada semasa dikelola oleh PT CPI. Faktanya, berbeda seratus delapan puluh derajat, bahkan lebih jauh pahit setelah kini dikelola oleh PT PHR.
Akhirnya, sekarang timbul syak wasangka di antara sesama masyarakat jasa penunjang migas di Riau: Jangan-jangan ini cara Erick Thohir untuk persiapan tahun politik 2024, agar dilihat publik bahwa berhasil membuat anak cucunya BUMN semakin moncer laporan keuangannya di akhir tahun.
Dengan kata lain, merupakan prestasi Menteri BUMN meski banyak kontraktor jasa penunjang migas lokal harus gulung tikar. ***
Novrizon Burman
Wartawan Riau.Siberindo.co
