PEKANBARU – Menjelang alih kelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (Blok CPP) secara penuh atau sebesar 100% PI (Participating Interest) pada 9 Agustus 2022, manajemen PT Bumi Siak Pusako (BSP) diminta transparan, baik dari sisi operasi maupun dari sisi tatakelola pekerja BOB (Badan Operasional Bersama).
Permintaan itu disampaikan oleh M Nasir Day, Wakil Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Riau, dalam bincang-bincangnya dengan riau.siberindo.co, di Pekanbaru, Sabtu (26/2/2022) sore.
‘’Membaca isu terkini terkait Blok CPP, di mana terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara anggota Komisi VII DPR RI asal daerah pemilihan Riau, maka kami sebagai bagian komponen masyarakat Riau menyampaikan beberapa tuntutan,’’ sebut mantan Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), BUMD Pemprov Riau yang salah satu anak perusahaannya adalah PT SPR Langgak.
Pertama, meminta PT BSP untuk memastikan bahwa alih Kelola Blok CPP dilakukan secara transparan, baik dari sisi operasi maupun dari sisi tatakelola pekerja BOB (Badan Operasional Bersama) PT BSP–Pertamina Hulu.
Kedua, mendesak PT BSP untuk menjaga level produksi sesuai dengan WP&B (Work Program and Budget) dan tidak terjadi penurunan produksi yang sangat signifikan karena adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam antara BSP dan Anggota DPR RI Dapil Riau.
Ketiga, meminta kepada PT BSP untuk membayar pesangon pekerja BOB saat ini sesuai dengan perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengharapkan BSP benar-benar memastikan bahwa dana pesangon tersebut tersedia dan dibayar tepat waktu kepada semua pekerja.
Keempat, sebagaimana diketahui bahwa dibutuhkan dana sebesar US$ 130 juta untuk komitmen pasti kontrak baru Blok CPP mulai 9 Agustus 2022. Dia meyakini bahwa equitas BSP tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan komitmen pasti tersebut, meskipun kami ketahui bahwa pekerjaan komitmen pasti tersebut dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.
‘’Oleh karena itu, kami meminta BPKP untuk melakukan audit khusus atas kemampuan keuangan BSP dalam melaksanakan pekerjaan komitmen pasti yang dijanjikan dalam kontrak baru Blok CPP tersebut, bila perlu melibatkan ahli perminyakan yang ada di Riau untuk melakukan audit ini,’’ tegas Nasir Day.
Dia juga mendengar bahwa BSP akan menggandeng investor untuk melaksanakan pekerjaan komitmen pasti ini, maka ‘’Kami mendesak agar BSP tidak melakukan divestasi atas kepemilikan Blok CPP yang dimiliki oleh BSP sebesar 100% tersebut,’’ sambungnya.
Kelima, dia mempertanyakan sudah berapa banyak putra-putri Kabupaten Siak khususnya dan Provinsi Riau umumnya yang disekolahkan oleh PT BSP sebagai ahli-ahli minyak ke luar negeri. ‘’Kalau ini sudah dilakukan, pada 9 Agustus 2022 nanti, manajemen BSP tidak perlu meng-hayer tenaga ahli dari luar lagi,’’ pungkasnya.
Terakhir, dia menyarankan gedung BSP dibangun di Kota Siak karena bisa menjadi kebanggaan bagi warga Siak. “Pembangunan gedung BSP di Pekanbaru menjadi kantor representatif cukup dua lantai saja, apa lagi lokasinya di jalur take off and landing pesawat udara,’’ tutup Nasir Day seraya menyarankan Gubernur Riau mempunyai staf-staf ahli perminyakan karena Riau adalah penghasil 25% minyak nasional. (nb)
