PEKANBARU – Ketua Umum FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) Azlaini Agus mengatakan isi rekomendasi yang disampaikan pihaknya ke DPRD Riau antara lain meminta dilakukan seleksi ulang dari awal terkait penunjukan Komisaris dan Direksi PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) dan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
“DPRD punya fungsi kontrol, FKPMR juga punya sosial and political control di luar dewan,” katanya. Azlaini mengatakan hal itu saat menyambangi Komisi III DPRD Riau, Rabu (27/1/2021), dimaksudkan untuk menyerahkan pernyataan sikap dan rekomendasi FKPMR terkait penunjukan Komisaris dan Direksi PT SPR dan PT PIR.
Dikatakan, pihaknya ke DPRD untuk menyerahkan pernyataan sikap yang beberapa hari lalu telah dikeluarkan resmi oleh FKPMR. “Kita kan sudah membuat pernyataan sikap dan rekomendasi terkait proses maupun penetapan komisaris dan direksi dua BUMD Riau, PT PIR dan PT SPR. Jadi hari ini kita serahkan ke DPRD,” kata Azlaini.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bahwa dari pertemuan tersebut, pihaknya hari ini juga akan menyurati nota dinas pimpinan DPRD untuk menyurati Gubernur Riau.
“Kemudian, kita besok akan mengundang panitia seleksinya. Kita mau bongkar apakah betul tidak ini sudah sesuai prosedur. Mereka kan nantang bilang udah betul. Betul itu kan harus diuji, maka kita uji besok,” tegas Husaimi.
Komisi III, kata Husaimi akan melihat, apakah orang – orang yang dipilih dan ditetapkan tersebut ada pengalaman kerjanya, apakah terlibat di partai politik dan hal-hal yang diduga dilanggar lainnya. (end)
