PEKANBARU – Lantaran pandemi Covid-19, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Investigasi Pemberantasan Korupsi (Jipikor) mengurungkan niatnya melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru.
Jipikor lantas memasang papan bunga di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang bertuliskan “Meminta Kejati Riau Periksa Dugaan Pungli Penerimaan Guru Tidak Tetap Tahun 2021 di Disdik P. Baru’,’ pada Jumat (23/7/2021).
Kepada media siber ini, Selasa (27/7/2021), Direktur Eksekutif LSM Jipikor, Tri Yusteng Putra mengatakan, aksi pemasangan bunga itu sengaja dilakukan karena larangan berkumpul di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Riau.
”Awalnya, kami berencana menyampaikan permintaan ke Kejati Riau melalui aksi unjuk rasa, namun karena Kota Pekanbaru masih dalam zona merah penyebaran Covid-19, akhirnya kami putuskan melalui pemasangan papan bunga,” ujarnya.
Dia membeberkan modus pungli yang dilakukan oknum pejabat di Disdik Kota Pekanbaru, yakni berupa permintaan sejumlah uang kepada guru honorer yang akan diangkat menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) di Kota Pekanbaru.
Tri Yusteng menduga aksi ini direstui oleh pimpinan OPD bersangkutan, karena hingga saat ini tidak ada tindakan apa-apa dari Kadisdik Kota Pekanbaru. ‘’Jadi kami menduga, perbuatan ini direstui oleh kepala dinasnya,’’ tegasnya.
Untuk itu, dia berharap Kejati Riau segera memproses permintaan Jipikor. ‘’Jika tidak, kita akan mengelar aksi demo dengan catatan situasi dan kondisi Kota Pekanbaru sudah memungkinkan,” pungkasnya.
Sayangnya, ketika dihubungi via telepon selularnya terkait dugaan pungli ini, Kasubag Kepegawaian Disdik Pekanbaru Irfan Maedelis SPd tidak menjawab kendati nada sambung berbunyi.
Pun ketika klarifikasi via WhatsApp, pertanyaan yang diantar riau.siberindo.co tidak dijawab meski dua contreng hitam pertanda sudah dibaca, sampai berita ini tayang. (nb)
