SUDAH lama sebenarnya saya ingin menulis soal satu ini: Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Pekanbaru, yang dikelola Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Riau Kementerian PUPR.
Sejak dimulai pada 2018, pekerjaan yang disebut dengan Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) ini menimbulkan banyak pertanyaan dan masalah bagi warga Pekanbaru.
Apa sebenarnya tujuan akhir proyek Kementerian PUPR ini. Apa manfaatnya untuk warga Pekanbaru. Kapan selesai, dan lain sebagainya.
Rabu (22/9/2021) malam, ketika hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru, sebuah mobil amblas terperosok ke dalam lubang galian proyek MSMIP di Jalan Cempaka.
Penyebabnya, bisa akibat kelalaian pengemudi atau cuaca ekstrem yang menghalangi pandangan. Satu hal yang pasti, ada korban disebabkan proyek tersebut. Tentunya ada kesalahan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan kontraktor pelaksana.
Banyak item yang harus disiapkan kontraktor ketika memulai pekerjaan di lokasi padat penduduk dan fasilitas umum seperti jalan raya. Manajemen K3 misalnya. Seluruh peralatan keselamatan kerja harus ada.
Begitu juga dengan manajemen lalu lintas. Kontraktor harus menyediakan rambu larangan, lampu pengarah, safety cone, safety line, lampu rotary, safety light stik, lampu kabel, dan lain-lain.
Kontraktor harus mengambil tindakan untuk mencegah cedera manusia karena adanya parit terbuka. Semua parit, material yang digali, peralatan dan rintangan lain yang mungkin berbahaya bagi manusia, harus dikurangi risikonya. Dimulai setengah jam sebelum matahari terbenam sampai setengah jam setelah matahari terbit.
Selanjutnya, jumlah dan posisi lampu harus cukup agar lingkup struktur dan lokasi kerja dapat dimengerti pengguna jalan dengan jelas. Penggalian lebih dari 1,0 meter harus dibuat aman.
Nah, merujuk dari apa yg diurai di atas, kemungkinan besar ada hal yang terlupakan oleh kontraktor pelaksana yang mengerjakan paket di Jalan Cempaka tersebut. Syukur tidak ada korban jiwa. Tapi, kita berharap agar insiden itu dijadikan pembelajaran ke depan.
Selain itu, ada lagi item biaya sosial dan pengamanan yang meliputi banyak stake
holder. Beberapa di antaranya adalah OKP, LSM, wartawan, lurah, camat, kadus, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, biaya sosialisasi kepada masyarakat, kompensasi masyarakat, dan seterusnya.
Dalam aturannya, setiap proyek besar harus ada biaya sosialisasi. Dan, semua item yang disebut di atas, tercantum dalam HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang merupakan satu kesatuan yang sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal ini Kementerian PUPR.
Tapi, sebagai mega proyek yang menggunakan dana APBN, kenapa hampir tidak ada sosialisasi kepada masyarakat?
Akibatnya, banyak warga Pekanbaru yang terlihat kesal dengan adanya proyek ini. Bagaimana tidak? Tetiba saja, jalan yang mereka lalui setiap hari digali dan dibor oleh kontraktor, tanpa tahu apa manfaat yang akan mereka peroleh nantinya.
Jika hari panas, debu berterbangan mengganggu pernafasan. Pada saat hujan, jalan menjadi rusak dan berlumpur. Tentu saja kondisi jalan yang berlubang tertutup air hujan, membahayakan pengguna jalan. Belum lagi kemacetan akibat material yang menumpuk di jalan. Ditambah lagi waktu pekerjaan yang lama.
Sehingga tak heran jika Pemko Pekanbaru menerima banyak keluhan dari warga. Hal ini diakui sendiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dari informasi yang saya terima, MSMIP ini merupakan proyek percontohan Kementerian PUPR yang hanya dikerjakan di tiga kota, yakni Pekanbaru, Jambi, dan Makassar.
Pengerjaan tahap pertama dimulai tahun 2018, dan seharusnya selesai pada 2019 dengan sistem tahun jamak. Ada dua paket yang dikerjakan oleh dua BUMN Karya, yaitu PT. Wijaya Karya-Karaga (KSO) untuk paket SC1 senilai Rp206 miliar, dan PT. Hutama Karya-Roskalisca pada paket SC2 sebesar Rp144 miliar.
Lokasinya berada di beberapa ruas jalan Pekanbaru Barat, seperti Jalan Bangau, Jalan Balam, dan beberapa ruas jalan lain di sekitar Kampus lama UIN Suska Riau.
Untuk tahap kedua, nilainya bertambah karena menghabiskan tiga tahun anggaran; 2020, 2021, dan 2022. Jumlahnya, tetap dua paket. Yakni Paket NC yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya-Jaya Konstruksi (KSO) senilai Rp274,8 miliar lebih, dan Paket B1 oleh PT. PP-PJL (KSO). Paket B1 ini nilainya belum saya ketahui.
Jadi, kepada warga Pekanbaru, jangan berharap dalam waktu dekat proyek ini tuntas. Tahap kedua saja, baru akan selesai tahun 2022. Dan menurut kabar, proyek ini akan berlanjut ke wilayah Pekanbaru Timur dengan nilai triliunan rupiah.
Dari besarnya nilai proyek dan dikerjakan oleh BUMN yang berpengalaman, seharusnya proyek ini dikerjakan dengan baik dan profesional dari segala sisi. Termasuk, persoalan SMK3.
Di lapangan, fungsi K3 ini sepertinya tidak dijalankan maksimal. Pengaturan lalu lintas di titik-titik manhole terlihat tidak beraturan. Manhole adalah lubang (hole) yang berukuran besar dan dapat dimasuki tubuh seukuran pria dewasa (man).
Begitu juga dengan lampu tanda adanya pekerjaan proyek atau bekas galian dan rambu-rambu lalu lintas. Intinya, K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja perusahaan kontraktor, tapi juga terhadap keselamatan pengguna jalan.
Padahal, secara teknologi, pekerjaan IPAL ini dilaksanakan dengan teknik pengeboran cukup canggih dan aman. Metode yang digunakan adalah teknik Jacking pipa. Yaitu pemasangan pipa dengan melakukan pengeboran tanah secara horizontal di bawah permukaan jalan, lalu mendorong pipa dengan menggunakan tenaga hidrolik.
Tapi apapun masalah yang muncul, ini adalah proyek besar yang memerlukan keseriusan semua pihak untuk menyelesaikannya. Sebagai warga Pekanbaru, kita patut berharap banyak dengan adanya proyek nasional yang menyerap dana cukup besar ini.
Semoga saja nanti benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya dengan tidak mengabaikan keselamatan warga Pekanbaru. Salam…. **
Helmi Burman
Kepala Cabang Riau.Siberindo.co
