RIAU.SIBERINDO.CO – Sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat, daerah dituntut semakin responsif dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan begitu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama jajarannya menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau.
Dalam audiensi tersebut, IMM Riau menyampaikan sejumlah masukan dan tuntutan kepada Pemprov Riau agar lebih proaktif menjalankan kewenangan serta memperkuat kebijakan dalam menjawab berbagai persoalan strategis di daerah. Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan terdapat lima poin penting yang disampaikan pihaknya dalam pertemuan tersebut.
“Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan,” kata Alpin di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).
Dijelaskan, persoalan dana bagi hasil menjadi salah satu isu penting karena berkaitan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. IMM Riau mendorong pemerintah provinsi memperjuangkan skema pembagian hasil yang lebih berkeadilan sehingga potensi sumber daya Riau dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.
Selain DBH, IMM Riau juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai perlu terus mendapatkan perhatian serius. Alpin meminta Pemprov Riau mengoptimalkan langkah pencegahan agar karhutla tidak kembali berulang dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat.
“Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta adanya perbaikan tata kelola keuangan pemerintah daerah, termasuk penguatan fungsi pengawasan terhadap badan usaha milik daerah. Evaluasi dinilai perlu dilakukan terhadap BUMD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Provinsi Riau.
“Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau,” ujar Alpin.
Isu lain yang turut menjadi perhatian IMM Riau adalah peredaran narkotika serta konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. IMM meminta Gubernur Riau mengoptimalkan langkah pencegahan narkotika sekaligus memastikan pemerintah hadir secara proaktif dalam penyelesaian konflik agraria di tengah masyarakat.
“Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah. Ia menerangkan audiensi menjadi ruang untuk berdiskusi secara langsung mengenai berbagai persoalan sekaligus menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan tersebut.
“Hari ini kita sudah duduk bersama adek-adek mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah,” terang Plt Gubri SF Hariyanto.
Terkait karhutla, Plt Gubri SF Hariyanto menyatakan bahwa Pemprov Riau telah melakukan langkah antisipasi sejak awal dengan menetapkan status siaga darurat tingkat provinsi pada Februari 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan risiko kebakaran, termasuk pengaruh fenomena El Nino.
“Terkait penanganan Karhutla dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi,” ucapnya.
Upaya tersebut, dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan karhutla. Ia menyebut langkah bersama tersebut turut membawa Riau keluar dari daerah prioritas penanganan karhutla setelah tidak lagi ditemukan titik api.
“Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla,” tuturnya.
Plt Gubri SF Hariyanto juga mengapresiasi kajian dan masukan yang disampaikan IMM Riau sebagai bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, kepedulian mahasiswa menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan. Terima kasih juga untuk adek-adek yang sudah peduli dengan kondisi kita saat ini, semoga dengan kebersamaan kita mampu mengatasi berbagai permasalahan,” pungkasnya.(**)
