JAKARTA – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu beserta jajaran menerima audensi Pengurus PWI Pusat sisa masa bakti 2023-2028 hasil Kongres Luar Biasa
# Dewan Pers
Pasca Lebaran, PWI Pusat Kembali Geber UKW Gratis se-Indonesia
JAKARTA – Pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, kembali Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) PWI menggelar
Dilantik, Duet Khairul Iwan dan Anggara Putra Pimpin SMSI Kota Dumai Periode 2023-2026
DUMAI — Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Dumai Periode 2023-2026, resmi dilantik di Hotel Grand Zuri Dumai, Senin (27/02/2023) malam. Ketua
Amplop dan THR Wartawan, Catatan Novrizon Burman
“PADEK (mantap) kini, yo?” kata seseorang pada Evi Endri, di suatu siang. Saat itu, terpaut kurang dari sepekan menjelang Hari Raya Idul
Awas “Penumpang Gelap” Kemerdekaan Pers, Catatan Hendry Ch Bangun
PEKAN lalu saya diminta untuk cuap-cuap di acara rapat kerja nasional sebuah grup media siber di Jakarta. Memberi semacam pembekalan mengenai Kode
Wartawan Tidak Bisa Menulis?, Catatan Hendry Ch Bangun
BEBERAPA hari lalu, saya berjumpa seorang kawan. Dia memimpin media siber. Dia mengeluhkan kualitas wartawan sekarang, termasuk di media yang dia pimpin,
Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pers 2022-2025 Dibuka, Ini Persyaratannya!
PEKANBARU – Masa jabatan Dewan Pers periode kepemimpinan Mohammad Nuh saat ini sudah hampir habis. Untuk menyiapkan anggota baru Dewan Pers, kini
Tuntutan Pemilu Berkualitas di Tengah Ancaman yang Makin Luas dan Dinamis
Oleh: M. Asrar Rais PENDAHULUAN Di tengah semakin tingginya tuntutan masyarakat dan dunia internasional terhadap proses demokrasi yang berkualitas di Indonesia, tantangan
Dukung Pergub Kerjasama Media, Mohammad Nuh: Sudah Sejalan dengan Dewan Pers
PEKANBARU – Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau sudah sejalan dengan peraturan Dewan
Dewan Pers Optimistis MK Tolak Uji Materi UU Pers, Catat Ini Alasannya
PEKANBARU – Dewan Pers optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review atau uji materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers. “Permohonan
- 1
- 2
- Berikutnya