PEKANBARU – Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengubah harga minimal atau tarif referensi umrah, yang semula Rp20 juta naik menjadi Rp26 juta, bakal menimbulkan dampak.
Pengamat Pariwisata Riau, Dede Firmansyah mengatakan, kebijakan tersebut akan memberikan dampak terhadap jumlah jemaah yang akan menunaikan ibadah umrah.
Diperkirakan akan mengalami pengurangan, yang juga otomatis akan berdampak kepada pendapatan bagi travel umrah.
“Minat masyarakat yang umrah akan berkurang karena kebijakan tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap pemasukan bagi travel umrah, otomatis berkurang,” kata Dede
Menurutnya, dengan dimulainya umrah pada Februari ini diharapkan memberikan angin segar ke travel agent umrah.
Pasalnya, banyak travel umrah dan haji tidak beroperasi hampir satu tahun karena pandemi Covid-19.
Dikatakan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintah DPP ASITA ini, besaran biaya umrah Rp26 juta dihitung dari pelayanan di Indonesia dan di Arab Saudi.
Terkait umrah, Dede berharap Pemerintah memberikan subsidi. Salah satunya, mengalokasikan dana kesehatan untuk calon jemaah agar bisa sedikit menekan biaya.
“Misalnya tes swab yang biayanya Rp800 ribuan, mungkin bisa disubsidi Rp500 ribu. Kerjasama Kemenag dan Kemenkes ini jelas meringankan masyarakat,” sebutnya.
Lebih lanjut Dede mengatakan, adanya aturan minimum dan maksimum usia jemaah umrah 18 hingga 50 tahun bisa mengakibatkan menurunnya jemaah umrah.
“Aturan usia ini juga akan menekan travel umrah. Kalau dulu bebas mau anak-anak, bayi, orang tua juga boleh. Pengaturan usia ini akan mengurangi jumlah jemaah,” tutupnya.
Namun sejak 3 Februari 2021, Pemerintah Arab Saudi resmi melarang warga negara dari 20 negara termasuk Indonesia masuk ke wilayahnya. Hal ini menyusul belum selesainya pandemi dan adanya varian baru Covid-19. (zon/riausatu.com)