PEKANBARU – Menjelang uji kelaikan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (20/1/2021) pagi, di Komisi III DPR RI, masih terdapat polemik, perdebatan, dan silang pendapat terkait latar belakang pribadi, terutama terkait agama calon pengganti Idham Azis tersebut.
Menanggapi hal itu, Lembaga Pusat Kajian dan Riset Poetra Nusantara –lembaga Think Tank, Study & Research ilmiah dalam domain pengkajian, penelitian, riset serta pemantauan/pengamatan terkait dengan berbagai isu Strategis Nasional—, menyatakan menolak keras berbagai opini liar tersebut.
“Rasanya sungguh tidak etis, dalam konteks negara hukum yang Pancasilais, mengkaitkan isu sensitif tersebut dalam regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh Polri,”ujar Willy Lesmana Putra, Founder and Executive Director, dan Rio Chandra Kesuma, Vice Executive Director and Researcher, dalam rilis yang diterima media siber ini, Ahad (17/1/2021).
Bila ini diikuti, tentu akan menjadi preseden buruk sekaligus stigma negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mendegradasi marwah institusi lembaga negara, dalam hal ini Polri.
Menurutnya, founding fathers kita telah merumuskan nilai-nilai luhur berbangsa yang rukun serta terdiri dari beberapa keyakinan yang senyatanya dijamin, dilindungi serta diberikan kebebasan sebagaimana amanat di dalam UUD 1945.
Oleh sebabnya, tidak dibenarkan adanya perlakuan pembeda terhadap siapapun warga negara yang memiliki kesempatan dalam mengisi puncak estafet kepemimpinan di suatu lembaga negara untuk dihalang-halangi dan/atau ditolak dengan isu sensitif personal sebagaimana dimaksud.
“Kami sangat menyayangkan pihak-pihak yang justru menambah besar eskalasi penolakan calon Kapolri dengan mengangkat isu sensitif tersebut,’’ tegasnya.
Semestinya, demikian Poetra Nusantara, “bola liar” penolakan yang didasarkan pada argumentasi/justifikasi sensitif tersebut tidak boleh muncul ke ruang publik.
Sebaliknya, yang justru harus diangkat ke ruang publik ialah mengenai hal-hal yang bersifat susbstantif/obyektif dalam ruang lingkup yang terkait dengan kapasitas, kapabilitas, kualitas, dan rekam jejak kinerja serta pengalaman karier calon Kapolri.
Munculnya isu sensitif itu, justru akan menimbulkan garis demarkasi yang pada akhirnya akan memantik konflik horizontal di kalangan masyarakat, hal yang tentu sangat dekonstruktif dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejatinya, proses dan prosedur yang saat ini ditempuh dan yang sedang berjalan dalam konteks pergantian Kapolri telah sesuai dengan proses regulasi sebagaimana mestinya serta prosedur yang diamanatkan di dalam undang-undang.
Lebih lanjut Poetra Nusantara mengatakan, adanya faksi-faksi di dalam internal Polri yang juga berpolemik terkait dengan regenerasi angkatan, asal usul, jenjang karier, pengalaman penugasan serta pengelompokan tertentu di dalam internal tubuh Polri terkait pergantian Kapolri saat ini, hanya akan kontraproduktif bagi pengembangan serta kemajuan institusi Polri.
“Pilihan Presiden terhadap calon Kapolri senyatanya memang tidak dapat diganggu gugat, dan merupakan hak prerogatif dari seorang Kepala Pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi dan regulasi,” katanya.
Ikhwal kedekatan sebagaimana yang banyak didalilkan oleh para pihak yang kurang setuju, hanya dapat dipandang sebagai suatu dinamika yang wajar.
Mengingat Presiden, di tengah tantangan supremasi hukum serta wabah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini harus memilih dan memastikan tongkat estafet kepemimpinan Polri yang langsung di bawah Presiden, harus diisi oleh perwira kompeten, kredibel, dan memiliki kesamaan visi serta misi dalam penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
“Kami secara tegas mendukung Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri,” pungkas Poetra Nusantara. (zon/riausatu.com)