PEKANBARU – Ledakan kasus Covid-19 secara nasional membuat pilkada serentak yang tinggal dua bulan lagi (9 desember) berlangsung dibawah bayang-bayang kekhawatiran munculnya klaster pilkada, jika pesta peralihan kekuasaan itu tetap dilaksanakan.
Pengamat Politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan, Senin (21/9) mengungkapkan keresahannya terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi jika pilkada tetap dipaksakan.
“Saya setuju pilkada ditunda, dan harus digeser waktunya untuk alasan kemanusiaan,” ujarnya mengawali wawancara dengan siberindo.co.
Secara nasional, jumlah Covid-19 menurutnya sudah mencapai 4.000 an dalam sehari. Riau juga mengalami ledakan kasus yang luar biasa dalam sebulan ini. Jumlahnya bahkan sudah diatas 300 kasus/hari.
Dari angka penularan harian 100 orang terus naik ke 200, dan kemarin sempat diangka 300 orang lebih yang terpapar. Korban pun sudah 96 orang, hampir mendekati 100 nyawa. Apa kita akan tutup mata dengan keadaan ini?”, ujar pria kelahiran Dumai ini.
Saiman meminta pemerintah, dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara Pilkada segera mengambil keputusan untuk menunda pilkada 9 Desember nanti. Jangan sampai korban jiwa berjatuhan dulu, baru buat keputusan.
“KPU harus bisa melihat kondisi empirik masyarakat saat ini yang hidupnya dibawah ancaman ketakutan, serta menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa,” ujarnya.
Pesta Parpol
Pilkada menurut dosen Universitas Riau ini hakekatnya adalah pesta pora partai politik untuk medapatkan kursi kekuasaan, kapanpun bisa dilaksanakan. Sementara pandemi adalah masalah kemanusiaan, kondisinya darurat dan harus mendapat penanganan segera.
“Pilkada itu kan pestanya partai politik untuk memperpanjang kekuasaan para elit. Tetapi kemudian dibungkus menjadi pesta rakyat atau demokrasi, seolah-olah rakyatlah yang bergembira. Padahal rakyat kan hanya jadi penonton dalam setiap peralihan kekuasaan di negri ini. Jadi gak ada masalah, tunda saja. Jangan lagi rakyat jadi korban. Saya minta partai politik sebagai kontestan pilkada bisa menarik ego politik elektoral dan kekuasaan demi kepentingan yang lebih mulia, yakni kemanusiaan,” sindir Saiman.
Diakhir, Saiman mengingatkan,
jangan sampai ada kesan kalau pilkada ini hanya untuk membelanjakan uang rakyat yang terlanjur diposkan untuk biaya rotasi kekuasaan. Atau, hanya menjakankan “titipan” pihak-pihak tertentu.
Riau sendiri pada pilkada nanti ada 9 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Dari 9 daerah tersebut yakni Siak, Dumai, Pelalawan dan Kuantan Singingi termasuk zona merah covid-19.(Nin/Iniriau.com)
