PEKANBARU – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Pekanbaru (AMKP) beberapa kali di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit anak perusahaan PT Surya Dumai Group (SDG), ternyata berbuntut laporan di Polda Riau.
Dua orang yakni Koordinator Lapangan aksi AMKP yakni Muhammad Fazwan dan Robby Kurniawan pun sudah dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau atas laporan Suhartono, dari PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA), anak perusahan PT SDG.
“Saya dan Muhammad Fazwan sudah dimintai keterangan oleh penyidik, saat diperiksa kami ditawari untuk mediasi. Kalau tidak mau, orang tua kami akan dipanggil,” ungkap Robby Kurniawan kepada riausatu.com, Kamis (22/12/2022) malam.
Dia heran atas tindakan PT RAKA yang melaporkan mahasiswa gegara unjuk rasa kasus HGU anak-anak perusahaan perkebunan sawit PT SDG.
“Sangat kita sesalkan tindakan perusahaan grup PT. SDG yang melaporkan kita ke Polda Riau, itu sama dengan membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.
Kendati Muhammad Fazwan sudah meminta maaf kepada Martias dan PT SDG atas nama Restoratif Justice (RJ), namun dia tidak bersedia meminta maaf karena tidak ada yang dia langgar.
“Aneh juga, kami berunjukrasa dengan membawa spanduk dan kalimat ‘diduga’, saat diperiksa malah dibujuk untuk mediasi, bahkan disuruh minta maaf. Ada apa ini,” pungkas Robby Kurniawan.
Seperti diberitakan media, laporan Suhartono dari PT RAKA ke Polda Riau karena dituding tidak memiliki izin HGU oleh AMKP, akhirnya diselesaikan secara RJ, karena Muhammad Fazwan menyatakan permohonan maaf kepada Martias, pemilik PT SDG.
“Saya mengakui kesalahan dan untuk itu saya menyatakan permohonan maaf kepada PT RAKA, PT Ciliandra, Bapak Martias, dan Bapak Ciliandra anak dari Martias, dan PT SDG,” kata Muhammad Fazwan, Rabu (21/12/2022). (nb)
