PEKANBARU – Skandal tender sewa 700 unit kendaraan operasional di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) senilai sekitar Rp700 miliar untuk penyewaan selama tiga tahun, memantik reaksi keras. Nilai tersebut belum termasuk perkiraan bahan bakar minyak kendaraan sewa itu.
Skandal itu mencuat lantaran secara mendadak panitia tender PHR menunda tahapan lelang untuk waktu yang tidak ditentukan, tepat satu hari setelah Dirut PT. PHR Jafee A. Suardin ‘kongkow’ bareng Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Muhammad Nasir pada acara buka puasa di rumah legislator itu di Pekanbaru.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungkapkan, persoalan tersebut sangat serius lantaran menyangkut good corporate gobernance (GCG) Direksi PT PHR.
“Lapangan Migas Blok Rokan itu ibaratnya kelas bintang lima, jadi jangan dikelola seperti kaki lima,” ungkap Yusri gusar kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).
Lebih lanjut Yusri mengungkapkan, KPK, Jampidus Kejagung, dan Bareskrim Polri harus memberikan atensi khusus menelisik ini bersama Inspektur Utama Kementerian BUMN dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pertamina untuk memeriksa kegiatan buka puasa pada 26 April 2022 di rumah M Nasir Demokrat itu.
“Kemudian tentunya harus segera melakukan audit forensik perangkat telepon selular Dirut PHR ‘Buyung’ Jafee A. Suardin, VP SCM PHR Erwin Karow, dan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau Azwir Effendy, untuk memastikan apakah apakah di antara waktu acara buka puasa hingga 27 April 2022 sebelum dikeluarkan penundaan tender menjadi 17 Mei 2022, ada berkomunikasi atau tidak?
“Hal itu penting untuk mencari benang merahnya, termasuk membuka rekaman CCTV di rumah M Nasir Demokrat malam itu,” jelas Yusri.
Audit forensik itu menurut Yusri penting untuk mengetahui pesan WhatsApp berbunyi, “Penundaan ini hasil pertemuan saya dg Pak Buyung, pak Feri dan Bang Nasir di rumah nya tadi malam” itu sesungguhnya berasal dari siapa. Pesan itu diketahui beredar sebelum tender ditunda. Sebelumnya, Azwir Effendy membatah pesan wa itu berasal darinya.
Lebih lanjut, penyelidikan itu semua menurut Yusri penting untuk membantah rumor di antara pengusaha jasa penunjang Migas di Riau dan Jakarta terhadap adanya upaya membentuk kartel pengendalian seluruh tender di PHR.
“Ini bahaya dan Direksi serta Komisaris Pertamina Holding bisa mengevaluasi Buyung Jafee apakah cukup pantas masih jadi Dirut PT PHR,” pungkas Yusri.
Hingga berita ini diterbitkan, anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir dan Dirut PHR Jafee A. Suardin tak menggubris konfirmasi yang diajukan riausatu.com melalui nomor Whatsapp masing-masing. (nb)
