PEKANBARU – Komisi Informasi Pusat, Selasa (26/10/2021) besok, menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Akankah Riau meraih “Provinsi Informatif?”
Kegiatan tahunan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut akan digelar secara virtual mulai pukul 09.00 WIB.
Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana kepada media, Senin (25/10/2021), mengatakan acara akan dihadiri Wakil Presiden K.H. Maaruf Amin secara virtual dari Istana Wapres. Sementara seluruh pimpinan badan publik mengikutinya secara virtual.
“Undangan untuk Provinsi Riau, khususnya pak Gubernur, sudah kita kirimkan sejak kemarin. Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini dilaksanakan secara virtual,” sebutnya.
Ketika ditanya apakah dengan diundangnya Gubri Syamsuar menghadiri Anugerah KI Pusat pertanda Provinsi Riau termasuk salah satu badan publik menerima penghargaan?
“Maaf bang, kalau soal itu belum bisa disampaikan sekarang. Tunggu saja pengumumannya pada acara besok,” jawab Gede diplomatis.
Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir Komisi Informasi Pusat melaksanakan
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Khusus untuk kelompok Pemerintah Provinsi, Riau juga telah mengikuti proses monev tahun 2021 yang dilaksanakan KI Pusat. Pada sesi terakhir prosesi monev, Gubri Syamsuar pada 11 Oktober 2021 menyampaikan presentasi secara virtual tentang implementasi UU KIP di lingkungan Pemprov Riau.
Pihaknya, kata Gubri saat itu, telah melakukan berbagai inovasi dan juga kolaborasi dalam mendukung keterbukaan informasi di Provinsi Riau. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, kata Syamsuar, inovasi yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya mempersiapkan aplikasi Mata Bansos bekerja sama dengan unsur terkait.
Aplikasi ini adalah alat pemantau bagi Pemerintah provinsi Riau dan alat kontrol sosial bagi masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial terkait bencana Covid-19. “Jadi, dengan adanya aplikasi ini diharapkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran,” ujar Gubri.
Selain itu juga ada aplikasi Mata UMKM yang diluncurkan untuk membangun database pelaku usaha. Sehingga Provinsi Riau memiliki data pelaku usaha secara valid dan akuntabel.
“Program ini bersinergi dengan BPUM melalui APBN. Provinsi Riau merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan bantuan dana kepada UMKM sebesar Rp1,2 juta dari APBD Provinsi Riau. Diberikan kepada 20.833 UMKM. Serta verifikasi datanya dilakukan melalui aplikasi Mata UMKM,” jelasnya.
Inovasi lain yang dilakukan melalui Dinas Kominfotik yakni Podcast Pemerintah Provinsi Riau, Media Center Riau, Adopsi Pohon, PPID, Riau Mendengar dan Kelas Kominfo.
Selanjutnya, Website corona.riau.go.id, Rumah Data, e-keuangan.bpkad.riau.go.id, Riau Investmen Canal (RIC), serta Pelayanan Digital Pusat Pembelajaran Keluarga (Padi Puspaga).
Gubri berharap aplikasi dan website tersebut bisa membantu kinerja dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga dalam penyaluran-penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Dengan berbagai terobosan inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bumi Lancang Kuning, Gubri Syamsuar optimis Pemprov Riau pada Monev KI Pusat dan Pemeringkatan Badan Publik tahun 2021 in,i akan dapat meraih status “Provinsi Informatif”.
Tahun lalu dalam iven serupa, Provinsi Riau baru berhasil meraih kualifikasi “Menuju Informatif” dengan mengumpulkan nilai 89.84. Selain Riau terdapat empat provinsi lain yang meraih prestasi serupa tahun 2020 lalu, yakni Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. (nb)
