JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis proyeksi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menyebut Indonesia akan mengalami defisit gas bumi dalam kurun 2025 hingga 2035.
Ia menegaskan bahwa proyeksi ketersediaan gas merupakan domain Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
“Yang menangani soal potensi gas itu adalah SKK Migas dan Kementerian ESDM. PGN itu kan hanya menerima data dan hasilnya,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespons pemaparan PGN dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, di mana disebutkan bahwa Indonesia berisiko mengalami defisit gas bumi, khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan hingga Jawa Barat.
Defisit tersebut diklaim sudah terjadi sejak 2024 dengan kekurangan pasokan sebesar 177 juta kaki kubik per hari (MMscfd), dan diperkirakan membengkak menjadi 513 MMscfd pada 2035.
Sebaliknya, Bahlil menyampaikan bahwa data lapangan menunjukkan peningkatan produksi gas nasional. Ia merujuk kunjungannya ke Kalimantan Timur, Rabu (30/4/2025), yang mencatat adanya peningkatan lifting gas dari beberapa proyek baru.
“Penambahannya datang dari ENI, Mubadala, dan beberapa sumur lainnya,” ujarnya.
Perusahaan migas asal Italia, ENI, disebut akan mulai berproduksi pada 2028 dengan estimasi output sebesar 1.500 MMscfd dan 90 ribu barel kondensat per hari.
Proyek ini berperan penting dalam mengalirkan gas dari FPU Jangkrik ke fasilitas pengolahan di Senipah dan kilang LNG Bontang.
Sebelumnya, Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko, memaparkan bahwa proyeksi neraca gas nasional menunjukkan tren penurunan pasokan yang mengkhawatirkan.
Selain di Sumatera bagian selatan dan Jawa Barat, defisit juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera bagian utara mulai 2028, dengan kekurangan mencapai 96 MMscfd hingga 2035. ***
