PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru, Senin (26/2/2024), menggelar rapat paripurna Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Pekanbaru Tahun 2024. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.
Selain persoalan banjir, sampah dan pembangunan infrastruktur, masalah pendidikan serta kesehatan dan pengurusan administrasi kependudukan masih menjadi aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga.
Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru kali sengaja dilakukan pada awal tahun anggaran. Hal tersebut dipicu, karena adanya pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024, dan menyambut bulan suci ramadhan 1445 Hijriah.
Laporan pelaksanaan reses anggota DPRD Pekanbaru tersebut, kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemko Pekanbaru.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, mengatakan, meski pelaksanaan kegiatan reses sempat dimajukan namun tetap berjalan aman dan lancar. Di mana persoalan banjir, sampah, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Pekanbaru.
Menurutnya, pelaksanaan reses sebetulnya dilaksanakan sesuai jadwal, baik di bulan Januari atau di bulan Maret, dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah.
‘’InsyaAllah, reses kita berjalan aman dan lancar. Seperti biasa, aspirasi yang paling banyak dikeluhkan warga adalah persoalan banjir, sampah, dan infrastruktur. Bahkan, keluhan mengenai masalah pendidikan, kesehatan dan pengurusan administrasi masih tetap disampaikan warga,” sebut Sabarudi.
Sabarudi menambahkan, meski jumlah APBD Pekanbaru tahun 2024 naik dari Rp2,6 triliun menjadi Rp2,8 triliun namun alokasi anggaran untuk biaya penanganan banjir, sampah, dan infrastruktur tetap belum bisa maksimal. Terlebih lagi, pada tahun ini Pemko Pekanbaru harus menyiapkan alokasi biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jumlahnya mencapai Rp76 miliar.
“Kita terus berupaya agar persoalan banjir, infrastruktur, dan sampah bisa teratasi, namun lagi-lagi kondisi APBD Pekanbaru masih belum memungkinkan. Pasca pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu, membuat APBD kita terus mengalami defisit. Bahkan utang tunda bayar setiap tahun selalu ada, jadi kita harus bersabar dulu sampai kondisi APBD kita kembali stabil. Tahun ini ada pesta demokrasi Pilkada Kota Pekanbaru, nah anggaran kita juga ada yang dialihkan ke sana, sekitar Rp76 miliar,” beber Sabarudi.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemko dan DPRD Pekanbaru agar persoalan banjir, sampah, dan infrastruktur bisa diselesaikan. Salah satunya, dengan meminta bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat melalui sharing dana APBD Riau dan APBN tahun 2024. (Galeri)
