Dumai.(PRC)-Ramai dibicarakan dan berkembang isu di beberapa kedai kopi, bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan dukungan kepada Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Dumai Paisal SKM.,MARS dan Amris yang Nota Bene bukan Kader Partai Golkar itu sendiri. Padahal Golkar Dumai memiliki salah satu kader potensial dan layak ditampilkan pada pertarungan Pilkada yang akan datang, yaitu Sarifah.
Bukti ketangguhannya, Srikandi Partai berlambang pohon Beringin tersebut sudah 2 (dua) kali menjabat Anggota DPRD Kota Dumai dan tragisnya. Sarifah adalah Anggota Legislatif Dumai sebagai pendulang suara terbanyak Pileg terdahulu. Jika isu tersebut benar sangat disayangkan, semestinya apresiasi yang didapat Sarifah, karena beliau termasuk Kader yang ikut membesarkan Golkar di Dumai dan sangat diperhitungkan dalam percaturan Pilkada Dumai kelak.
Di khawatirkan keputusan DPP akan berdampak kepada sikap kader lain dan bisa menganggu kinerja mesin Partai dalam merebut simpati masyarakat. Karena akan timbul suatu persepsi, prestasi besar tidak menjamin partai memberikan perlakuan istimewa kepada Kader sendiri, karena ada faktor X yang bisa merubah semua paradigma itu. la akan gampang tersalip dan terabaikan. Apalagi jika dugaan orang luar Daerah ikut berperanan dan bisa menentukan kebijakan Partai dalam menentukan Balon yang ikut Pilkada dimana kader itu berkarier, sangat memilukan jika benar-benar terjadi.
Gonjang-ganjing isu tersebut mendapat tanggapan dari salah satu kader senior partai Golkar Dumai yaitu Zulfa Indra, kepada media ini Minggu (23/08/2020) ini ia membenarkan isu yang berkembang tersebut. la mengatakan agar partai Golkar harus kembali kepada amanat Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2020 yang berisi tentang Pilkada harus tanpa mahar dan harus Kader Partai yang di utamakan.
“Harus mengutamakan Kader, apalagi ada Kader yang berpotensi menang, sesuai dengan amanat Munas Partai Golkar Tahun 2020, tanpa ada embel-embel lain. Kader harus mendapat perlakuan Istimewa, keberhasilan Partai apabila dapat mendudukkan Kadernya sebagai Kepala Daerah, bukan mengambil orang luar apalagi karena ada campur tangan pihak luar. Partai juga harus bisa melihat dan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, jangan sampai keputusan itu mencederai hati dan perasaan simpatisan yang selama ini berharap agar jagoannya bisa tampil dan berkiprah di Daerahnya sendiri”. ungkapnya mengakhiri percakapan via Telepon seluler. (pantauriau)
Komentar