JAKARTA — Genap empat tahun PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengelola Wilayah Kerja Migas Blok Rokan sejak alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada 9 Agustus 2021, capaian produksi yang diharapkan belum terwujud.
Alih-alih menembus 400.000 barel per hari seperti target yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau Blok Rokan pada 5 Januari 2023, produksi justru stagnan di kisaran 158.000 barel per hari.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyebut kondisi ini sebagai “kado terburuk” pada peringatan HUT ke-68 Provinsi Riau, yang jatuh bersamaan dengan momen empat tahun pengelolaan oleh PHR.
“Ironisnya, kegagalan ini disertai arus kas yang berdarah-darah akibat beban salah strategi peningkatan produksi, sehingga keekonomian WK Blok Rokan menjadi tekor,” kata Yusri di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Menurut Yusri, salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemboran besar-besaran—sekitar 1.600 sumur sejak masa transisi—yang justru tidak efektif untuk lapangan migas yang sudah mature dengan laju penurunan alami cukup tinggi.
Ia menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan pendekatan CPI yang lebih mengandalkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).
Yusri memaparkan, biaya rata-rata pemboran mencapai 2,5 juta dollar AS per sumur, sehingga total investasi pemboran bisa mencapai 4 miliar dollar AS.
Ditambah penggunaan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) yang dinilai kurang tepat di Lapangan Minas dan Rantau Bais senilai total 5,18 triliun rupiah, beban biaya PHR semakin membengkak.
“Indikasi kegagalan CEOR sudah terlihat dari hasil uji lapangan yang jauh di bawah ekspektasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan kebijakan ini dengan figur-figur kunci di industri migas, mulai dari mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar—penggagas skema Gross Split—hingga mantan Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin, yang kini menjabat Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina.
Yusri menyebut, kesalahan strategi produksi ini berpotensi menjadi persoalan hukum di masa depan.
Selain itu, Yusri mengungkapkan pembangunan pipa Blok Rokan sepanjang 365 kilometer oleh PT Pertagas, yang menelan investasi 300 juta dollar AS, juga berpotensi bermasalah.
Produksi semester I-2025, kata dia, bahkan belum mencapai target, dan angka produksi saat alih kelola pada 2021 justru lebih tinggi dibanding capaian 2024.
“Blok Rokan adalah salah satu tulang punggung lifting minyak nasional. Pemerintah harus berhati-hati membaca data capaian produksi, agar tidak terjebak pada euforia sesaat,” tegas Yusri.
Ia pun mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai masukan yang menyesatkan dari pembantu-pembantunya terkait kinerja sektor migas. ***
