PEKANBARU – Para pedagang Sukaramai Trade Centre, yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Selasa (10/8/2021), protes dan membentangkan spanduk menyerah atas pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4 di Kota Pekanbaru.
Secara lugas, para pedagang mengatakan bahwa kebijakan “sepihak” Pemerintah telah membuat Pelan-Pelan Kami Mati (PPKM).
Direktur Eksekutif Riau Gemilang Institute, Muhammad Iqbal,mengatakan kegelisahan para pedagang grosir terbesar di Provinsi Riau ini tentu sangat beralasan.
“Selain soal pendapatan, beban sewa dan kewajiban-kewajiban lainnya juga tidak mendapat bantuan/relaksasi khusus dari Pemerintah Kota Pekanbaru,” bebernya kepada media siber ini, Rabu (12/8/2021).
Bahkan ekstrimnya, Walikota Pekanbaru Firdaus sempat berujar tidak mampu memberikan bantuan terhadap warga terdampak Covid-19 di Kota Madani ini.
“Pernyataan yang disampaikan oleh Firdaus ini memang membuat kita prihatin, sekaligus heran. Mengatakan tidak sanggup memberi bantuan terhadap warga terdampak Covid-19, namun pagar di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (di belakang kantor BI) tetap dibangun,” sergahnya.
Tidak hanya pagar, sebut Iqbal, nampaknya atap membran (bukan atap biasa) juga sedang dipasang sebagai pelindung bagi kendaraan pegawai yang berkantor di dinas tersebut.
Atap membran dan pagar kantor, ulasnya, tentu sama sekali tidak punya implikasi terhadap ekonomi masyarakat di Kota ini. Apalagi, saat ini kita sama-sama berada di tengah situasi pandemi.
Tetapi, apalah mau dibuat. Masyarakat di Kota ini cenderung permisif dan tidak terlalu peduli. Proyek tanpa plang informasi kegiatan pun tidak ada yang menggubrisnya.
Dengan gaya dan budaya masa kini, jelas Iqbal, apapun yang tidak viral mungkin tidak menjadi perhatian serius aparat hukum. Beda halnya kalau suatu masalah dan kejanggalan itu kita viralkan.
“Seperti kasus Izet yang viral bulan kemarin, barangkali yang viral-viral itu akan menjadi atensi khusus dan serius bagi aparat hukum di kota kebanggaan kita ini. Mau diam atau kita viralkan?,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Selasa (3/8/2021), Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.
“Tidak ada (bantuan). Daerah tidak mampu. Karena kondisi kita saja, banyak anggaran kegiatan sudah digeser untuk penanganan Covid-19, pendapatan daerah dan transfer dari pusat terus menurun, sementara kebutuhan terus melambung,” katanya. (nb)
