PEKANBARU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemberantas Korupsi (KAMPAK), mendesak KPK dan Polri mengusut kasus praktek “mafia tanah” di Kota Pekanbaru yang diduga melibatkan Firdaus, Walikota Pekanbaru.
KAMPAK juga meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Mabes Polri untuk mengusut kasus fee proyek yang diduga melibatkan Muhammad Jamil, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
Permintaan itu tertulis di spanduk dan video amatir KAMPAK saat menggelar aksi unjukrasa di Mabes Polri dan KPK, Kamis (14/10/2021), yang diterima media siber ini.
“Usut kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah Pekanbaru, yang diduga melibatkan Walikota Pekanbaru, Firdaus,” ujar koordinator aksi, seperti yang terdengar dalam video.
Lewat video berdurasi 45 detik itu, KAMPAK juga mendesak KPK dan Polri mengusut dugaan skandal penerimaan fee atau imbalan proyek yang ditengarai dilakukan Sekda Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil.
“Usut dugaan penerimaan fee proyek yang diduga melibatkan Sekda Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil,” tegasnya.
KAMPAK tidak menjelaskan secara detail paket pekerjaan proyek yang diduga mengaliri Muhammad Jamil fee atau imbalan tersebut.
“Kami dari KAMPAK, mahasiswa Siak menyuarakan setiap tahun yang dibuatnya merugikan rakyat Indonesia, khususnya warga Kota Pekanbaru. Karena itu, KPK harus melihat dan mengusut,” teriak salah seorang orator.
Walikota Pekanbaru Firdaus ketika dikonfirmasi riau.siberindo.co melalui pesan WhatsApp, menegaskan bahwa apa yang ditudingkan kelompok masyarakat baik LSM maupun perorangan terhadap dugaan keterlibatan dalam kasus dugaan mafia tanah atas nama SJ sebagaimana pemberitaan media beberapa hari terakhir, adalah tidak benar.
“Walikota Pekanbaru tidak ada kaitannya dalam kasus tersebut sama sekali, dan tidak kaitannya dengan persoalan hukum yang sedang dihadapai oleh saudara SJ,” ujar Walikota, melalui Kabid PIKP Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Mawardi, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima media siber ini barusan.
Terpisah, Sekda Kota Pekanbaru Muhammad Jamil ketika dihubungi via WhatsApp dan short message service (SMS), hingga berita ini tayang, tidak ada keterangan resmi dari pria yang juga menjabat Plt Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru tersebut. Padahal, pesan SMS yang dikirim sudah diterima dan pesan WhatsApp pun sudah dibaca.
Aksi unjuk rasa KAMPAK di KPK dan Mabes Polri berjalan tertib. Dan, aksi itu juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. (nb)
