PEKANBARU – Aroma politik uang memperebutkan kursi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau 2022-2026 santer menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Riau, Desember 2021.
Ialah Iskandar Husein, disebut-sebut melakukan politik uang untuk mendapatkan dukungan dari KONI Kabupaten Kota dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) pemilik suara.
Ketika dikonfirmasi media siber ini, Iskandar Husein membantah melakukan politik uang dengan cara membayar untuk mendapatkan dukungan dari pemilik suara merebut kursi Ketua Umum KONI Riau.
“Tanya aja sama sumbernya gimana, saya merasa tidak seperti itu, saya ndak ada melakukan (politik uang) seperti itu,” bantah Iskandar Husein, melalui sambungan telepon selular, Senin (15/11/2021) siang.
Menjelang Musprov KONI Riau yang digelar Desember 2021, sejumlah nama digadang-gadangkan menjadi Ketua Umum KONI Riau. Selain Iskandar Husein, ada nama Destrayani Bibra, Kordias Pasaribu, dan petahana R. Marjohan Yusuf.
Hasil Pleno KONI Riau, Jumat (12/11/2021), memutuskan persyaratan calon Ketua Umum mesti mendapatkan dukungan 25 persen pemilik suara dari 72 suara (12 KONI Kabupaten Kota dan 60 cabor), atau minimal 18 suara.
Sumber riau.siberindo.co di KONI Riau menyebutkan, Iskandar Husein disebut-sebut “membayar” sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan tertulis di atas materai dari KONI Kabupaten Kota dan cabor.
“Angkanya bervariasi. Tertinggi Rp50 juta, dukungan tertulis dari KONI. Terendah Rp10 juta, dukungan cabor. Itu belum termasuk dana transportasi dan entertain kalau pengurus daerah ke Pekanbaru,” beber sumber.
Menanggapi hal ini, Dewan Penyantun KONI Riau Arsyadianto Rachman “mewarning” para calon ketua Umum KONI Riau melakukan politik uang untuk memenangkan kontestasi.
‘’Saya ingatkan, jangan melakukan politik uang karena berpotensi merusak organisasi serta pengembangan olahraga di Riau,’’ pungkas pria yang akrab dipanggil Anto Rachman itu. (nb)
