SYAMSUAR resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur Riau (Gubri), Jumat, 3 November 2023.
Semestinya, masa jabatan Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, akan berakhir pada 31 Desember 2023.
Namun karena maju menjadi calon legislatif DPR RI, Syamsuar harus mengundurkan diri sebagai Gubri sebelum daftar calon tetap (DCT) diumumkan, Sabtu, 4 November 2023.
DPRD Riau resmi mengumumkan pemberhentian Syamsuar dari jabatannya sebagai Gubri, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, di Pekanbaru, Sabtu, (4/11/2023).
Pemberhentian Syamsuar sebagai Gubri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 103/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Gubernur Riau dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau masa jabatan 2019-2024 adalah Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
Kemudian, Presiden Joko Widodo resmi melantik Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau definitif sisa masa jabatan 2019-2024, di Istana Negara, Senin ((27/11/2023).
Edy Natar menjadi Gubri sampai 31 Desember 2023, dan pada awal Januari 2024, sudah dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Riau.
UU Pilkada menyebutkan kriteria Pj Gubernur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I.
Di Provinsi Riau, pejabat eselon I yang memenuhi sejumlah persyaratan dan regulasi adalah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto.
Proses penetapan Pj Gubernur –serta Pj Walikota dan Bupati—, diputuskan melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Presiden, wakil ketua Wakil Presiden, dengan anggota sejumlah menteri dan lembaga terkait, antara lain BIN, PPATK, dan Kepolisian.
Dari informasi terkini yang diperoleh penulis, tiga nama calon Pj Gubri sudah dibahas oleh TPA, 14 Desember 2023, dan sudah di meja Presiden untuk segera ditetapkan Keppres-nya.
Tiga nama itu –sesuai abjad—adalah Dr Ir Budi Situmorang, MURP, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Elen Setiadi, SH, MSE, Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian; dan Ir SF Hariyanto, MT, Sekdaprov Riau.
Tiga nama di atas jadi perbincangan hangat dan digadang-gadangkan menjadi Penjabat (Pj) Gubri, baik di kalangan terbatas tokoh-tokoh Riau maupun di ruang publik, seperti di kedai kopi dan kafe-kafe.
Dua nama pertama mungkin masih terdengar asing bagi masyarakat Provinsi Riau, namun sudah berkarir di pemerintahan pusat sejak lama. Salah seorang adalah putra kelahiran Riau. Berikut profil mereka.
Budi Situmorang
Budi Situmorang lahir di Bandar Pulau, 15 Oktober 1965. Pria 58 tahun itu memulai karir sebagai Staf Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanggal 1 April 1995.
Budi Situmorang menamatkan S1 di ITB, Jurusan Teknik Planologi pada 1989. Pendidikan S2 diselesaikannya di University of Pitsburgh pada 1997, mengambil Jurusan Urban and Regional Planning. Dan S3 di IPB mengambil Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alami dan Lingkungan, tamat 2008.
Saat ini, Budi Situmorang menjabat Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN. Sebelum menjadi staf ahli, Budi Situmorang menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/Kepala BPN.
Budi Situmorang juga pernah menjabat Dirjen Tata Ruang di Ditjen Tata Ruang (2016), dan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (2017).
Elen Setiadi
Elen Setiadi lahir di Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, 1 September 1971. Pendidikan Sarjana Hukum diraihnya di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat (1995). Sedang pendidikan magister Ilmu Ekonomi, diperolehnya di Universitas Indonesia (2006).
Mungkin, banyak yang tidak tahu, Elen Setiadi menyelesaikan pendidikan dasar, menengah, dan atas di Kota Pekanbaru, Riau. Yakni SDN 005 Kecamatan Sail Pekanbaru (1978-1984), SMPN 14 Pekanbaru (1984-1987), dan SMAN 6 Pekanbaru (1987-1990).
Pria ini mulai berkarir sampai sekarang di Kementerian Perekomian (Kemenko) Perekonomian, dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelum menjabat Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi, Elen dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi (2020-2023).
Ia pernah menduduki posisi Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan selama empat tahun (2016-2020), dan Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas (2013-2016).
Elen Setiadi juga pernah menjabat Kepala Bagian Hukum (2007-2013), dan Kepala Bagian Persidangan (2006-2007), semuanya di Kemenko Perekonomian.
Ia juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti Negotiation, Conflict Resolution, and Meeting Management (2012) dan Capacity Building in Governance Economic Policy Coordination (2013).
Atas kesetiaannya terhadap Negara serta kecakapan dalam melaksanakan tugas sebagai PNS, Elen Setiadi memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada 2008 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada 2016.
SF Hariyanto
SF Hariyanto, lahir di Pekanbaru 30 April 1965. Ia memulai karir sebagai PNS tahun 1987. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, yang dijabatnya sejak tanggal 18 Maret 2021.
Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, Hariyanto secara resmi dilantik oleh Gubernur Riau H. Syamsuar pada Rabu, 18 Maret 2021. Pelantikan tersebut digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro.
Sebelum menjadi Sekda Riau, SF Hariyanto sudah cukup lama berkiprah di Pemprov Riau.
Ia sempat dipercaya menjadi Kepala Dinas PUPR Riau (2010) di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Zainal, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan (2014), dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau (2014).
Dari daerah, Hariyanto mengepakkan sayapnya ke pemerintah pusat. Ia pernah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Kemudian, dirinya diberi amanah menduduki posisi Inspektur II Wilayah II (Jawa-Bali) di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (2019), dan Inspektur VI Bidang Investigasi Kementerian PUPR (2020).
Berbekal pengalaman yang banyak, barulah pada 2021 lalu, SF Hariyanto “pulang kampung” untuk mengabdi kepada tanah kelahirannya sebagai seorang Sekda. Dengan posisi yang sudah ia miliki, Hariyanto memiliki ambisi untuk mempercepat program kerja yang ada.
****
Dari sejumlah sumber, dari ketiga nama di atas, Budi Situmorang disebut-sebut berpeluang besar ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubri.
Sebagai Pj Gubri, Budi Situmorang diberi amanat untuk menyelesaikan tata ruang Riau yang masih belum tuntas sampai sekarang. Termasuk, menyelesaikan sejumlah konflik lahan di Provinsi Riau.
Dua nama lagi, yakni Elen Setiadi tugasnya masih diperlukan di Pusat walau pengajuan namanya atas permintaan langsung Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Sedang SF Hariyanto, resistensi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Riau cukup tinggi, dikarenakan rekam jejak dugaan korupsi dan gaya hedon dan flexing keluarganya yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Akhirul kalam, walau Budi Situmorang digadang-gadang menjadi Pj Gubri, penulis jadi ingat idiom “tidak ada makan siang yang gratis” atawa “no free lunch”.
Lantaran info terkini dari kalangan terbatas, kabarnya sudah tersedia “makan siang” berbiaya 2 juta dolar AS, terkait kontestasi jabatan Penjabat Gubernur Riau ini.
Wallahualam bissawab. ***
Novrizon Burman, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Riausatu.com
