DUMAI – Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih lama, diperlukan upaya bersama untuk menangkal penyebaran informasi dan berita hoax di masyarakat.
Itulah yang memunculkan inisiatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dan Polda Riau bersama Asosiasi Perusahaan Pers, organisasi wartawan konstituen Dewan Pers, dan komunitas untuk melakukan deklarasi bersama.
Aksi nyata ini diwujudkan dalam bentuk Deklarasi Bersama untuk Mengantisipasi Berita Hoax, Ujaran Kebencian, dan Politisasi SARA di Provinsi Riau. Penandatanganan deklarasi ini dimulai di Kota Dumai, Selasa (9/11/2021).
Deklarasi diikuti oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Juga ikut Relawan Teknologi Informasi Komunikasi, Teratak Literasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Polda Riau, Polres Dumai, dan Bawaslu.
Direktur Intelkam Polda Riau Kombes Pol Aris Prasetyo Indaryanto diwakili Kasubdit Politik Direktorat Intelkam Bainar SH MH, menyebutkan, Deklarasi bertujuan agar agenda politik di Riau 2024 berjalan lancar dan aman. Tidak ada lagi berita yang menyesatkan atau berita hoax.
Masyarakat diminta tidak sembarangan lagi mengunduh dan men-share berita-berita di media. “Ini penting, agar proses agenda politik nanti bisa berjalan baik dan tidak ada gesekan di level horizontal,” katanya.
Ia berharap, hubungan baik dan silaturrahmi ini bisa diteruskan secara intens. Dengan komunikasi ini bisa menyampaikan berita yang benar dan bukan hoax secara luas ke masyarakat. Dengan begitu, informasi yang sampai ke masyarakat adalah berita yang benar.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Riau Nugroho Noto Susanto mengatakan, ini baru sebagai awal dan pemanasan menjelang agenda dan tahapan pemilu berjalan. Tahun 2022, kata dia, gerakan ini akan lebih masif lagi.
“Tujuannya agar proses demokrasi di Riau, khususnya akan berjalan secara baik dan tidak dikotori oleh berita hoax,” ujar Nugie, pangilan akrab Nugroho Noto Susanto.
KPU Riau berterima kasih kepada asosiasi perusahaan media dan organisasi wartawan serta komunitas yang terlibat. Untuk diketahui, bahwa perusahaan media dan wartawan yang ikut di sini, jelas Nugie, adalah semuanya sudah diverifikasi oleh Dewan Pers.
“Ini penting tidak saja bagi aparat di Polda Riau, tetapi juga bagi KPU se-Riau. Makanya diperlukan kolaborasi kita untuk mengemban tugas ini secara benar,” tegas Nugie.
Bersama Perangi Hoax
Sebelum pembacaan dan penandatanganan deklarasi, masing-masing deklarator diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Mereka secara tegas menyatakan, bersama-sama melawan hoax.
Ketua AMSI Riau Ahmad S Udi menyatakan dukungannya atas inisiasi deklarasi tersebut. Menurutnya, langkah seperti ini bisa menyehatkan ekosistem media di Riau. Ahmad secara tegas mengajak semua pihak bersama-sama menolak berita hoax beredar.
Ketua SPS Riau Khairul Amri juga ikut mendukung. Menurutnya, media haruslah mengikuti aturan yang ada. “Verifikasi media dan Uji kompetensi wartawan itu sesuatu yang diharuskan undang-undang. Bagi media yang tidak ikut aturan ini, tentu produk beritanya pun layak dipertanyakan,” kata Khairul.
Hal senada juga disampaikan Ketua SMSI Riau Novrizon Burman. “Dengan deklarasi ini secara tegas dan jelas akan mampu memberikan pencerahan buat masyarakat. Berita yang kita share ke masyarakat, tentulah berita yang jauh dari hoax,” kata Novrizon.
Pembacaan deklarasi dipandu Ketua AMSI Riau, dan diikuti semua peserta. Setelah itu, semua deklarator menandatangani naskah deklarasi yang sudah dibuatkan khusus. Naskah deklarasi ini menjadi sejarah, Riau siap menghadapi Pemilu 2024 dan bebas dari berita hoax. (*/nb)
